Negara ASEAN Perlu Buat Payung Hukum Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Human trafficking atau perdagangan manusia, tak hanya dilakukan antardaerah atau antarpulau saja. Tapi, bisa terjadi antarnegara. Oleh karena itu, payung hukum penanganan human trafficking di Asean sudah sangat mendesak untuk dibuat.

Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiyani, saat ini tak ada bentuk kerja sama formal antarnegara. Sehingga, kerap menyulitkan pemerintah dalam bertindak menangani kasus Human Trafficking yang terjadi di negaranya. Karena, sifat Human Trafficking yang transnasional sehingga kerja sama dari negara lain nyata dibutuhkan.

Majelis Taklim Diberdayakan Cegah ‘Trafficking'

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jabar, terus melakukan upaya untuk mencegah trafficking. Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah, memberdayakan majelis taklim untuk memberikan pemahaman tentang trafficking di masyarakat.

"Saya mau majelis taklim melakukan reformasi. Saya mau konselor trafficking mulai dari majelis taklim dulu," ujar Ketua P2TP2A, Netty Prastyani kepada wartawan, Kamis (18/4).

Menurut Netty, jumlah majelis taklim di Jabar banyak. Jadi, akan efektif kalau dijadikan sebagai konselor trafficking. Saat ada kasus trafficking, sebelum dilaporkan ke P2TP2A maka ditampung dulu oleh konselor.