Negara ASEAN Perlu Buat Payung Hukum Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Human trafficking atau perdagangan manusia, tak hanya dilakukan antardaerah atau antarpulau saja. Tapi, bisa terjadi antarnegara. Oleh karena itu, payung hukum penanganan human trafficking di Asean sudah sangat mendesak untuk dibuat.

Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiyani, saat ini tak ada bentuk kerja sama formal antarnegara. Sehingga, kerap menyulitkan pemerintah dalam bertindak menangani kasus Human Trafficking yang terjadi di negaranya. Karena, sifat Human Trafficking yang transnasional sehingga kerja sama dari negara lain nyata dibutuhkan.

BNP2TKI Ingatkan TKI Hindari Bujukan Calo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menempuh prosedur resmi dan menghindari bujuk rayu calo TKI. Mereka mengiming-imingi gaji besar lewat jalan pintas.

"Banyak calo mengiming-imingi calon TKI dengan janji yang tidak masuk akal, sering membuat orang tergiur berangkat ke luar negeri tanpa persiapan, akibatnya mereka menjadi korban trafficking atau perdagangan manusia," kata Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, saat Sosialisasi BNP2TKI "Bersama TKI Membangun Negeri" di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (15/11) malam.

Jatim Menjadi Kantung Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur diduga menjadi kantung perdagangan manusia untuk kebutuhan porstitusi dan tenaga kerja luar negeri ilegal. Selain biro jasa tenaga kerja Indonesia (TKI), saat ini banyak oknum pribadi yang menjalankan praktik perdagangan tersebut sebagai bisnis.

Deputi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Imiarti Fuad mengatakan, modus yang digunakan kini semakin canggih, termaksud pemanfaatan teknologi internet melalui media sosial. Peran itu pun banyak dilakoni oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan.
“Banyak di antara pelakunya justru adalah orang dekat korban,” kata Imiarti pada Republika usai Sosialisasi Penanggulangan Perdangangan Manusia di Kampus B Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Kamis (17/10).

AS Tuduh Tiga Negara Bersekongkol Terkait Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh Rusia, Cina, dan Uzbekistan bersekongkol melakukan perdagangan manusia dan kerja paksa. Dikatakan juga akan adanya kemungkinan tiga negara itu menghadapi sanksi di tengah upaya Presiden Barack Obama untuk menjaga hubungan dengan masing-masing negara terkait isu strategis.

Tiga negara tersebut mendapatkan ranking yang rendah dalam laporan tahunan departemen luar negeri terkait perdagangan manusia. Mereka bergabung dengan 16 negara lain yang dikatakan AS gagal melawan atau malah melakukan perdagangan manusia yang diperkirakan memakan korban 27 juta orang.

Majelis Taklim Diberdayakan Cegah ‘Trafficking'

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jabar, terus melakukan upaya untuk mencegah trafficking. Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah, memberdayakan majelis taklim untuk memberikan pemahaman tentang trafficking di masyarakat.

"Saya mau majelis taklim melakukan reformasi. Saya mau konselor trafficking mulai dari majelis taklim dulu," ujar Ketua P2TP2A, Netty Prastyani kepada wartawan, Kamis (18/4).

Menurut Netty, jumlah majelis taklim di Jabar banyak. Jadi, akan efektif kalau dijadikan sebagai konselor trafficking. Saat ada kasus trafficking, sebelum dilaporkan ke P2TP2A maka ditampung dulu oleh konselor.

Perdagangan Manusia di Uni Eropa Kian Parah

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Ribuan orang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun di Uni Eropa. Namun, sebagian besar negara anggota UE gagal melaksanakan undang-undang baru, yang lebih ketat.

UU baru yang disepakati pada 2011, menjatuhkan hukuman lebih tinggi bagi pelaku dan membuat upaya penuntutan lintas batas dalam blok itu jauh lebih mudah serta memberikan perlindungan lebih baik kepada korban.
"Hanya enam negara di blok yang beranggotakan 27 negara tersebut yang telah menerapkan undang-undang baru itu sejauh ini," kata pejabat UE, seperti dinukil dari Reuters.

Cegah Perdagangan Anak, RT/RW Diminta Ikut Berperan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Upaya pencegahan kejahatan perdagangan anak bisa dilakukan melalui tingkatan rukun tetangga/rukun warga atau RT/RW. Imbauan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto.

Menurut Kak Seto, pengurus RT/RW dapat membentuk satgas perlindungan anak yang fokus melakukan tugas-tugas perlindungan di lingkungannya.
"Pemberdayaan RT/RW menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menghadapi kejahatan perdagangan anak ini," kata Kak Seto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (6/2).

AS: RI Sumber Utama Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia dimasukkan ke dalam urutan atau lapis kedua dalam laporan tentang perdagangan orang yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika bulan lalu.

Ini berarti pemerintah Indonesia dianggap belum sepenuhnya mematuhi standar Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, tetapi melakukan berbagai upaya untuk mencapai standar itu.

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Orang tahun 2011 yang dikeluarkan bulan lalu, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.

20 Juta Jiwa Jadi Korban Perdagangan Manusia

JAKARTA (Pos Kota)- Perdagangan manusia menjadi problem negara-negara yang memiliki persoalan pengangguran dan kemiskinan. Data United Nations Officers on Drugs and Crimes (UNODC), organisasi di bawah naungan PBB yang mengurusi narkoba dan kejahatan melansir 20 juta orang saat ini menjadi korban perdagangan manusia.

“Dari jumlah tersebut 75 persen diantaranya perempuan,” jelas Luly Altruiswaty, Deputy Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), di sela dialog Regional Dialogue on Sharing Best Practices and Lessons Learned in Ensuring Access to Protection Systems for Victims of Trafficking in the ASEAN Region, Selasa (22/10)

Modus yang digunakan dalam perdagangan manusia sangat beragam. Mulai dari recruit tenaga kerja, eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak dibawah umur, jeratan hutang atau kerja paksa.
“Itu bukanlah kejahatan abstrak, melainkan kejahatan terhadap manusia yang seringkali meninggalkan korban tak hanya dengan luka fisik tetapi juga piskologis,” tambahnya.

Diakui Luly, negara-negara ASEAN merupakan sumber yang signifikan terjadinya perdagangan manusia. Selain masih banyaknya negara ASEAN yang menghadapi problem tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kesamaan budaya dan sosial menjadikan negara-negara ASEAN mudah menjadi negara tujuan korban.

Untuk menekan kasus perdagangan manusia, Alicia Bala, Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Socio-culture community mengatakan perlunya negara-negara ASEAN menghadapi dan menangani secara bersama-sama dan berkelanjutan. Baik antar negara secara kolektif maupun masing-masing negara.

Pada 2004 sebanyak 10 negara ASEAN telah menyepakati lahirnya Deklarasi ASEAN anti perdagangan manusia terutama perempuan dan anak. Deklarasi tersebut untuk memastikan bahwa mereka yang menjadi korban perdagangan manusia diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan penanganan medis yang penting dan bantuan lain yang dianggap tepat oleh negara penerima, termasuk repatriasi ke negara asal. (inung)

tondikku2210
Teks: Pertemuan negara-negara ASEAN untuk membahas strategi mengatasi perdagangan manusia.

Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/10/22/20-juta-jiwa-jadi-korban-perdagangan-manusia/

Ditunggu, Komitmen Negara OKI Cegah Perdagangan Manusia

JAKARTA (Pos Kota) – Kerjasama dan komitmen dari negara-negara OKI dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia (trafficking), penempatan pekerja migrant illegal serta eksploitasi dan perlakuan tidak layak terhadap pekerja migran yang selama ini masih terjadi di negara-negara OKI.
“Karena itu pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar Pemerintah untuk terus mempromosikan dan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran,” kata Menakertrans A. Muhaimin Iskandar dalam siaran pers Pusat Humas Kemnakertrans, Kamis (25/4).

Hal tersebut dikatakan Muhaimin Iskandar saat menghadiri Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja Organinasi Kerjasama Islam (OKI/Organisation of Islamic Cooperation (OIC)) yang diadakan di Baku, Azerbaijan pada 25-26 April 2013.
Dalam Konferensi internasional yang dihadiri 57 negara anggota OKI tersebut, Muhaimin mengatakan, sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengajak negara-negara lainnya agar memperhatikan perlindungan dan hak-hak pekerja migrant.
“Sebagai sesama anggota OKI, kita harus berusaha membenahi sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran dengan saling berbagi komitmen, informasi dan pengalaman dari masing-masing negara,” ujarnya.

Muhaimin juga mengingatkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama antara negara-negara sending countries (negara-negara pengirim) pekerja migrant dan receiving countries (negara-negara penerima) pekerja karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan.
“Kami mengusulkan untuk mengembangkan partnership program di bidang peningkatan kualitas dalam pengembangan standar pelatihan bahasa, etos dan budaya kerja, serta regulasi di negara setempat.

Menurut database migrasi dan remitance bilateral Bank Dunia tahun 2010, negara anggota OKI memiliki pekerja migran sebanyak 51,1 juta yang diantaranya 15,1 juta bermukim di negara-negara Timur Tengah.
Saudi Arabia memiliki jumlah pekerja asing terbesar yakni 7,3 juta pekerja, diikuti oleh Pakistan (4,2 juta) dan Uni Emirat Arab (3,3 juta) dan Kazastan (3,1 juta).
Oleh karena itu negara-negara timur tengah menjadi negara tujuan yang dominan menerima tenaga kerja migran dari negara lain.(Tri/d)

Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/04/25/ditunggu-komitkan-negara-oki-cegah-perdagangan-manusia/

Tiga Juta WNI Jadi Korban Trafficking

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan pelaku usaha penempatan tenaga kerja Indonesia swasta harus bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di beberapa negara penempatan, terutama masalah human trafficking.
Migrant Care Indonesia memperkirakan 43% atau sekitar tiga juta orang dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking (perdagangan manusia).

“Sinergi dengan PPTKIS [pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta] itu akan mengatasi berbagai titik lemah dalam penempatan dan perlindungan pekerja di luar negeri,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar usai menerima pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonessia (Apjati) periode 2012-2016 , Kamis petang (3/1).

Kalangan pelaku usaha, lanjutnya, juga harus menanggulangi penempatan TKI ilegal yang cenderung human trafficking (perdagangan manusia) yang tidak hanya sangat merugikan PPTKIS, tapi juga pemerintah, serta pekerja yang ditempatkan.
Muhaimin berharap Apjati dapat membantu pemerintah dalam menempatkan pekerja formal ke luar negeri dengan memperkuat negosiasi ke negara-negara penempatan, sekaligus menanggulangi perdagangan manusia.

Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah menyatakan pihaknya mempersilahkan pemerintah mengambil tindakan tegas kepada PPTKIS anggotanya apabila terbukti bersalah dalam urusan perdagangan manusia.
“Menjadi hak pemerintah mengambil tindakan tegas kepada PPTKIS untuk urusan trafficking, tapi harus melalui mekanisme sebelum menindak tegas dengan pencabutan SIUP [surat izin usaha penempatan],” jelasnya.
Ayub menuturkan sinergi dengan pemerintah dalam mengatasi pernasalahan TKI di luar negeri menjadi komitmen Apjati agar tercapai penempatan pekerja yang berkualitas dan bermartabat.(Tri)

Teks : Pengurus APJATI saat beraudensi dengan Menakertrans Muhaimin Iskadar, Kamis
Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/01/03/tiga-juta-wni-jadi-korban-trafficking/