Thursday, February 6, 2014

20 Juta Jiwa Jadi Korban Perdagangan Manusia

JAKARTA (Pos Kota)- Perdagangan manusia menjadi problem negara-negara yang memiliki persoalan pengangguran dan kemiskinan. Data United Nations Officers on Drugs and Crimes (UNODC), organisasi di bawah naungan PBB yang mengurusi narkoba dan kejahatan melansir 20 juta orang saat ini menjadi korban perdagangan manusia.

“Dari jumlah tersebut 75 persen diantaranya perempuan,” jelas Luly Altruiswaty, Deputy Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), di sela dialog Regional Dialogue on Sharing Best Practices and Lessons Learned in Ensuring Access to Protection Systems for Victims of Trafficking in the ASEAN Region, Selasa (22/10)

Modus yang digunakan dalam perdagangan manusia sangat beragam. Mulai dari recruit tenaga kerja, eksploitasi seksual komersial, pelacuran anak dibawah umur, jeratan hutang atau kerja paksa.
“Itu bukanlah kejahatan abstrak, melainkan kejahatan terhadap manusia yang seringkali meninggalkan korban tak hanya dengan luka fisik tetapi juga piskologis,” tambahnya.

Diakui Luly, negara-negara ASEAN merupakan sumber yang signifikan terjadinya perdagangan manusia. Selain masih banyaknya negara ASEAN yang menghadapi problem tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, kesamaan budaya dan sosial menjadikan negara-negara ASEAN mudah menjadi negara tujuan korban.

Untuk menekan kasus perdagangan manusia, Alicia Bala, Deputy Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Socio-culture community mengatakan perlunya negara-negara ASEAN menghadapi dan menangani secara bersama-sama dan berkelanjutan. Baik antar negara secara kolektif maupun masing-masing negara.

Pada 2004 sebanyak 10 negara ASEAN telah menyepakati lahirnya Deklarasi ASEAN anti perdagangan manusia terutama perempuan dan anak. Deklarasi tersebut untuk memastikan bahwa mereka yang menjadi korban perdagangan manusia diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan penanganan medis yang penting dan bantuan lain yang dianggap tepat oleh negara penerima, termasuk repatriasi ke negara asal. (inung)

tondikku2210
Teks: Pertemuan negara-negara ASEAN untuk membahas strategi mengatasi perdagangan manusia.

Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/10/22/20-juta-jiwa-jadi-korban-perdagangan-manusia/

Ditunggu, Komitmen Negara OKI Cegah Perdagangan Manusia

JAKARTA (Pos Kota) – Kerjasama dan komitmen dari negara-negara OKI dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia (trafficking), penempatan pekerja migrant illegal serta eksploitasi dan perlakuan tidak layak terhadap pekerja migran yang selama ini masih terjadi di negara-negara OKI.
“Karena itu pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar Pemerintah untuk terus mempromosikan dan melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran,” kata Menakertrans A. Muhaimin Iskandar dalam siaran pers Pusat Humas Kemnakertrans, Kamis (25/4).

Hal tersebut dikatakan Muhaimin Iskandar saat menghadiri Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja Organinasi Kerjasama Islam (OKI/Organisation of Islamic Cooperation (OIC)) yang diadakan di Baku, Azerbaijan pada 25-26 April 2013.
Dalam Konferensi internasional yang dihadiri 57 negara anggota OKI tersebut, Muhaimin mengatakan, sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia mengajak negara-negara lainnya agar memperhatikan perlindungan dan hak-hak pekerja migrant.
“Sebagai sesama anggota OKI, kita harus berusaha membenahi sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran dengan saling berbagi komitmen, informasi dan pengalaman dari masing-masing negara,” ujarnya.

Muhaimin juga mengingatkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama antara negara-negara sending countries (negara-negara pengirim) pekerja migrant dan receiving countries (negara-negara penerima) pekerja karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan.
“Kami mengusulkan untuk mengembangkan partnership program di bidang peningkatan kualitas dalam pengembangan standar pelatihan bahasa, etos dan budaya kerja, serta regulasi di negara setempat.

Menurut database migrasi dan remitance bilateral Bank Dunia tahun 2010, negara anggota OKI memiliki pekerja migran sebanyak 51,1 juta yang diantaranya 15,1 juta bermukim di negara-negara Timur Tengah.
Saudi Arabia memiliki jumlah pekerja asing terbesar yakni 7,3 juta pekerja, diikuti oleh Pakistan (4,2 juta) dan Uni Emirat Arab (3,3 juta) dan Kazastan (3,1 juta).
Oleh karena itu negara-negara timur tengah menjadi negara tujuan yang dominan menerima tenaga kerja migran dari negara lain.(Tri/d)

Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/04/25/ditunggu-komitkan-negara-oki-cegah-perdagangan-manusia/

Tiga Juta WNI Jadi Korban Trafficking

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan pelaku usaha penempatan tenaga kerja Indonesia swasta harus bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di beberapa negara penempatan, terutama masalah human trafficking.
Migrant Care Indonesia memperkirakan 43% atau sekitar tiga juta orang dari total buruh migran Indonesia adalah korban human trafficking (perdagangan manusia).

“Sinergi dengan PPTKIS [pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta] itu akan mengatasi berbagai titik lemah dalam penempatan dan perlindungan pekerja di luar negeri,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar usai menerima pengurus Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonessia (Apjati) periode 2012-2016 , Kamis petang (3/1).

Kalangan pelaku usaha, lanjutnya, juga harus menanggulangi penempatan TKI ilegal yang cenderung human trafficking (perdagangan manusia) yang tidak hanya sangat merugikan PPTKIS, tapi juga pemerintah, serta pekerja yang ditempatkan.
Muhaimin berharap Apjati dapat membantu pemerintah dalam menempatkan pekerja formal ke luar negeri dengan memperkuat negosiasi ke negara-negara penempatan, sekaligus menanggulangi perdagangan manusia.

Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah menyatakan pihaknya mempersilahkan pemerintah mengambil tindakan tegas kepada PPTKIS anggotanya apabila terbukti bersalah dalam urusan perdagangan manusia.
“Menjadi hak pemerintah mengambil tindakan tegas kepada PPTKIS untuk urusan trafficking, tapi harus melalui mekanisme sebelum menindak tegas dengan pencabutan SIUP [surat izin usaha penempatan],” jelasnya.
Ayub menuturkan sinergi dengan pemerintah dalam mengatasi pernasalahan TKI di luar negeri menjadi komitmen Apjati agar tercapai penempatan pekerja yang berkualitas dan bermartabat.(Tri)

Teks : Pengurus APJATI saat beraudensi dengan Menakertrans Muhaimin Iskadar, Kamis
Sumber: http://www.poskotanews.com/2013/01/03/tiga-juta-wni-jadi-korban-trafficking/

Thursday, November 21, 2013

Perbudakan Sekitar 1637 - 1863

Perdagangan manusia dan kerja paksa di Dunia Baru

SEJAK pelayaran besar-besaran yang dilakukan Columbus pada tahun 1492, bangsa Eropa menetap di tempat yang dinamakan Dunia Baru dengan menyingkirkan masyarakat asli setempat. Bangsa Portugis memulai tindakan ini dengan membuka perkebunan gula di Brazil dengan cara mendatangkan para budak dari Afrika. Kebijakan ini diikuti oleh semua penguasa kolonial Eropa. Jika digabungkan semuanya, dalam waktu sekitar dua ratus tahun sejumlah dua belas juta orang dari Afrika telah diangkut dalam perdagangan budak Trans Atlantik. Belanda sendiri telah mengangkut 550.000 budak. Beberapa seniman telah mendokumentasikan nasib tragis mereka melalui lukisan.

Perdagangan budak oleh Belanda dimulai pada tahun 1621 dengan berdirinya Perusahaan Perdagangan Belanda di India Barat (disingkat WIC). Kapal-kapal WIC pada awalnya dikirim untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan perang melawan armada Portugis-Spanyol. Pada tahun 1628, kapten Piet Hein berhasil menaklukkan kapal Spanyol yang memuat perak dan pada tahun 1638 Portugis harus melepaskan Saint George d’el Mina yang sekarang disebut Ghana kepada WIC. Selain itu, sebagian Brazil diduduki (1624 – 1654) dan pada tahun 1665 klaim Republik terhadap apa yang disebut hak kolonial terhadap beberapa wilayah mendapat pengakuan. Wilayah-wilayah tersebut adalah apa yang disebut Wild Coast (Suriname, Berbice, Essequibo-Demararay) dan pulau-pulau di Antilian yaitu Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saint Martin, Sint Eustatius dan Saba.

Belanda menjadi pemain penting di kawasan Atlantik sebagai penguasa kolonial dan pedagang para budak. Hingga tahun 1730, WIC memegang monopoli perdagangan budak. Perlahan-lahan, Perusahaan Perdagangan Middelburg (didirikan tahun 1720) tumbuh menjadi usaha dagang budak terbesar dengan beberapa tempat pelelangan di Rotterdam dan Amsterdam untuk menyaingi WIC. Sekitar tahun 1770, perdagangan budak yang dilakukan Belanda mencapai puncaknya, mengangkut sekitar enam ribu budak setiap tahunnya. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah tersebut menurun dengan cepat.

Menjadi budak berarti dipaksa untuk bekerja dan tidak mempunyai hak berpendapat untuk memilih bekerja dimana, dengan siapa dan bagaimana. Para budak dari Afrika dan para penerusnya yang lahir pada masa perbudakan, bekerja di berbagai perkebunan gula, kopi, coklat, kapas dan tembakau. Mereka juga bekerja di tambang garam di Curacao dan melayani para tuan mereka. Tidak semua budak menerima nasib mereka begitu saja. Khususnya di Suriname, para budak melarikan diri, menetap di hutan dan membangun komunitas mereka sendiri berdampingan dengan bangsa Indian. Para budak yang membangkang ini disebut Maroon atau Negro Hutan. Selain itu, selalu terjadi pemberontakan baik yang kecil-kecilan maupun yang besar-besaran di kawasan perkebunan dan di daerah perkotaan. Pemberontakan budak terbesar terjadi pada tahun 1795 di Curacao di bawah kepemimpinan Tula yang menuntut kebebasan. Tula mendapat gagasan dari Revolusi Prancis dan kesuksesan pemberontakan budak di Santa-Domingue (Haiti). Namun demikian, Tula membayar kebebasan dengan nyawanya.

Pada akhir Abad ke-18 kemarahan terhadap perdagangan budak semakin meningkat. Hal ini juga terjadi di Belanda, walaupun berbagai diskusi sering didominasi oleh kepentingan para pemilik budak. Melalui berbagai tekanan, perdagangan budak di Inggris akhirnya dilarang pada tahun 1814. Sementara di Belanda, tenaga kerja budak dan usaha perbudakan baru dilarang pada tanggal 1 Juli 1863. Belanda tercatat sebagai salah satu negara Eropa terakhir yang membebaskan para budaknya.

Sumber: http://entoen.nu/slavernij/id

Thursday, September 5, 2013

Memerangi Perdagangan Manusia Harus Libatkan Banyak Pihak

[Unpad.ac.id, 25/09/2012] Tak terpungkiri, era globalisasi tidak hanya berdampak positif bagi sebuah negara namun juga menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu dampak negatif dari munculnya sistem ini adalah maraknya human trafficking (perdagangan manusia), sebuah kegiatan bisnis ilegal yang mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan. Diperlukan upaya berkesinambungan dan kerja sama dari semua unsur untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia ini.

“Upaya memerangi perdagangan manusia ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, buruh migran itu sendiri, para penegak hukum, masyarakat sipil, media, serta negara transit dan negara tujuan migran,” ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) RI, Prof. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D., ketika menjadi pembicara kunci dalam International Symposium “Combating Human Trafficking” di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Selasa (25/09). Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian dari perayaan Dies Natalis ke-52 Fikom Unpad.

Lebih lanjut, Prof. Denny juga memaparkan data yang dilansir oleh International Organization for Migration (IOM) dan Non Governmental Organization (NGO) anti trafficking yang memperperkirakan 43% – 50% atau sekitar 3 – 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban trafficking, 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. Di tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di luar negeri dan sisanya di Indonesia.

Fakta tersebut menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, negara tujuan, maupun negara transit perdagangan manusia dunia. Bahkan, United Nations Children’s Fund (UNICEF) memperkirakan 100 ribu perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya untuk eksploitasi seks komersial di Indonesia dan ke luar negeri. “Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia adalah wanita dan anak-anak,” tuturnya.

Berbagai upaya telah coba dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan badan internasional untuk menemukan solusi nyata dan tahan lama dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Salah satu program dalam mengatasi masalah ini adalah Empower, program yang didesain untuk mengutamakan kapasitas pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan korban tindak pidana perdagangan manusia.

Upaya bilateral juga terus digalakkan pemerintah guna mengatasi masalah ini, seperti yang telah dilakukan dengan pemerintah Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Saudi Arabia. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah membuktikan kesungguhan upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.

Faktor kunci lainnya dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ini adalah peran media. Media dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kepedulian masyarakat. Masyarakat harus mengerti dampak yang ditimbulkan dari perdagangan manusia untuk membantu menjalankan perannya mengatasi hal ini.

Penguatan masyarakat sipil dalam kasus ini juga menjadi unsur dasar yang sangat penting, karena bagaimanapun juga masyarakat sipil merupakan korban dari tindakan ini. Oleh karena itu, partisipasi warga sangat dibutuhkan guna memastikan kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia sampai di tingkat implementasi lapangan.

Diakhir, Prof. Denny juga kembali mengingatkan bahwa permasalahan perdagangan manusia ini cukup kompleks. Oleh karena itu perlu perjuangan yang sungguh-sungguh dari semua elemen bangsa dalam mengatasinya. “Keep on Fighting for the Better Indonesia, Keep on Fighting for the better World, the World without Human Trafficking,” tutupnya.

Selain Prof. Denny, simposium ini juga diisi pemateri dari Monash University, Australia yang terdiri dari Prof. John Arnold, Prof. Susan Kneebone, Prof. Jude McCulloch, Prof. Greg Barton, dan lainnya. Dari Unpad sendiri menghadirkan beberapa pemateri diantaranya Prof. Dede Mariana, Dr. Suwandi Sumartias, Irvan Arrifandi, MA., Ph.D., Dr. Atwar Bajari, Prof. Yanyan Mochamad Yani, dan Diana Sari, MA., Ph.D. Pemangku kepentingan lainnya dalam permasalahan human trafficking ini juga didatangkan untuk menjadi pembicara pada kesempatan tersebut.*

Laporan oleh: Indra Nugraha/mar
Sumber: http://www.unpad.ac.id/2012/09/prof-denny-indrayana-upaya-memerangi-perdagangan-manusia-harus-libatkan-banyak-pihak/

Friday, April 18, 2008

PERDAGANGAN MANUSIA "Saya Dijuaaal..."

Jumat, 18 April 2008 | 02:35 WIB
Oleh: CM Rien Kuntari dan Khairina

”Saya dijual. Saya dijuaaal..!” Kalimat penuh amarah itu meluncur dari bibir seorang dara hitam manis. Hampir dua tahun ia ”terpuruk” di rumahnya yang tak lebih luas dari sebuah garasi mobil, berdinding batu tanpa semen, dan berlantai tanah. Ia seolah tak mampu bangkit kembali....

Nur (18), sebut saja begitu. Tak pernah terbayangkan pada tahun 2005 ia akan mengalami kejadian seburuk ini. Ia begitu ceria ketika seseorang datang ke rumahnya dan menawari pekerjaan. Apalagi, saat itu ia langsung mendapat tawaran untuk bekerja di Jepang dengan gaji selangit. Hati bocah tamatan SD itu semakin berbunga ketika orangtuanya pun merestui keinginan tersebut.

Si ayah maupun ibu Nur sama sekali tidak curiga. Yang ada di benak mereka hanyalah bisa segera keluar dari impitan kemiskinan. Maklum, kedua orangtuanya hanyalah buruh tani. Bukan buruh tani harian, melainkan buruh yang hanya sesekali dipanggil dengan tarif Rp 25.000 sekali panggil. Di mata mereka, orang yang mengambil Nur adalah ”malaikat penolong”. ”Yang penting bawa banyaaaak..,” kata sang ibu.

Nur yang kala itu berusia 15 tahun lalu dibawa pergi oleh sang ”malaikat penolong”. Di depan sang ibu, Nur dikatakan akan dicarikan pekerjaan sebagai di Jepang dengan gaji jutaan rupiah. Namun, sesampainya di Jepang, ”Saya dijual. Saya dijuaaalll...,” ujar Nur saat ditemui di rumahnya, Selasa lalu. Kenyataannya, sang ”malaikat penolong” adalah ”setan” yang terus bergentayangan di kampung-kampung kumuh untuk mencari nur-nur lain.

”Saya memang berangkat tanpa biaya. Artinya, semuanya sudah diuruskan. Tetapi di Jepang, saya tidak dijadikan . Saya dijual dan dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial),” kata Nur dengan sedikit terbata-bata. Sesekali ia menarik napas sangat dalam. Kenyataan ini bukan satu-satunya pil pahit yang harus ia telan. ”Saya ditagih oleh bos. Katanya saya utang empat juta yen (setara dengan Rp 375 juta), biaya membawa saya ke Jepang,” lanjutnya.

Walau tak bergaji, selama 1,5 tahun di Jepang Nur masih bisa dua kali mengirim uang sebesar Rp 3 juta dan Rp 4 juta ke Indonesia. Uang itu hasil tip dari para tamu yang ia kumpulkan. Repotnya, begitu mendengar ada uang dari Nur, si ”penolong” kemudian mendatangi orangtua Nur, meminta jatah. Mereka mengira Nur telah berhasil di Jepang.

Nasib pilu Nur berakhir ketika suatu saat ia mendapat tamu dari Kantor Imigrasi Jepang. Begitu mendengar kisahnya, sang tamu menyarankan Nur melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang. Pihak KBRI menyarankan agar Nur melaporkan diri ke polisi. Oleh polisi, Nur kemudian diserahkan ke Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Jepang yang kemudian mengirimnya ke Jakarta.

Tanggal 4 Januari 2007, IOM Indonesia mengembalikan Nur ke pangkuan keluarga. Nur memang telah kembali, tetapi ia tak kunjung pulih. Ia lalui hari dengan mengisap rokok dan bir pemberian orang. ”Kalau ada 10 botol pun aku minum semua,” ujarnya pilu.

Negara asal dan tujuan

Nur hanyalah satu dari ribuan perempuan yang harus menangis pilu. Ia adalah bagian dari lingkaran setan perdagangan manusia yang semakin marak di Indonesia. Dalam catatan Kompas tahun 2006, hanya terdapat 84 kasus. Tahun 2007, angka itu meningkat menjadi 123 kasus.

Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) mencatat, tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus. Dengan perincian, melibatkan 1.015 orang dewasa (81 persen) dan 238 anak (19 persen). Dari jumlah itu, 422 pelaku telah ditangkap dengan 278 kasus dalam proses peradilan dan 274 kasus dalam proses penyidikan.

Biasanya, perempuan dan gadis muda dari Kepulauan Riau dijual ke Singapura dan Malaysia. Data yang dihimpun Departemen Luar Negeri AS menunjukkan, warga Malaysia dan Singapura merupakan turis terbesar di bidang pelayanan seks. Sementara itu, perempuan dari Kalimantan Barat sering kali bermigrasi ke Taiwan dan Hongkong dalam bentuk kawin kontrak. Tak jarang mereka dijerumuskan ke lembah prostitusi atau kerja ijon.

Dalam skala tertentu, Indonesia juga merupakan daerah transit dan tujuan bagi para perempuan korban perdagangan manusia dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina. Walau begitu, jumlah mereka jauh lebih kecil dibanding perempuan Indonesia yang diperdagangkan keluar.

Untuk skala dalam negeri, para perempuan muda Indonesia biasa dijual di daerah Batam, Riau, Bangka Belitung, Manado, Papua, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Di luar negeri, umumnya mereka dijual ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Korea, Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Mesir, Palestina, Jordania, Eropa, Inggris, dan AS.

Manajer Program IOM Indonesia Elizabeth Dunlap mengatakan, korban perdagangan manusia periode Maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang. Dengan perincian, bayi perempuan (5), anak perempuan (651), anak laki-laki (134), perempuan dewasa (2.048), dan pria dewasa (206).

Mayoritas korban berasal dari Kalbar (707), Jabar (629), Jatim (370), Jateng (319), NTB (212), Sulut (207), Lampung (150), NTT (118), Sumsel (65), Banten (64), Sulsel (46), DKI Jakarta (42), dan lain-lain (113). Korban dipekerjakan di Malaysia (2.305), Indonesia (587), Arab Saudi (49), Singapura (28), Jepang (27), Suriah (11), Kuwait (10), Taiwan (6), Irak (4), lain-lain (15).

Kisah sedih korban perdagangan manusia sudah sering diungkap. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pun telah disahkan, tetapi perdagangan manusia tidak juga bisa diberantas. Mengapa hal itu terjadi?

”Trafficking banyak yang tidak terlaporkan karena tergolong kasus kriminal, ilegal, tersembunyi, terorganisasi dengan rapi sehingga sangat sulit mendapatkan data yang benar-benar valid,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Surjadi Soeparman.

Luar biasa

Uang yang berputar dalam ”bisnis” haram ini memang luar biasa. Sedikitnya mencapai Rp 32 triliun per tahun. ”Bisnis” itu hanya kalah dari bisnis pelacuran, yang menghasilkan uang lebih besar. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat, bisnis perdagangan manusia di seluruh dunia setiap tahun menghasilkan 31,6 miliar dollar AS. Angka itu hanya kalah dari peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

”Trafficking itu satu kejahatan kemanusiaan, sangat melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Manusia dianggap sebagai satu komoditas yang dapat dipindahtangankan kemudian dijual dan dibeli. Mirip seperti komoditas barang,” ujar Surjadi.

Data-data yang dimiliki berbagai pihak hanyalah fenomena gunung es. Jumlah korban sesungguhnya tidak diketahui dengan pasti. Selama masih terdapat permintaan dan penawaran, ”bisnis” haram ini tidak akan pernah mati.

Secara empiris, menurut Surjadi, sebagian besar korban memang perempuan. Laki-laki yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya adalah remaja laki-laki. Mereka dipekerjakan di jermal atau korban kaum pedofilia. Dalam budaya masyarakat yang patriarki, masih terdapat diskriminasi jender. Perempuan dan anak perempuan seolah hanya jadi pelengkap seksualitas dan dianggap rendah.

Budaya yang sudah mengakar sejak dulu itu, kata Surjadi, sulit sekali diubah. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kemiskinan, pengangguran, kawin usia dini, serta budaya masyarakat yang hanya mencari kerja bukan menciptakan kerja.

Masyarakat, khususnya perempuan, yang berada dalam kondisi terjepit secara ekonomi dan sosial itu mudah sekali diiming-imingi dan dibujuk oleh para calo. Mereka dijanjikan bekerja di kota atau di luar negeri dengan janji upah yang tinggi. Namun, sesungguhnya yang terjadi adalah penipuan.

Para pelaku perdagangan manusia semakin cerdik. Mereka menciptakan berbagai modus operandi agar calon korban terbujuk dan jejak kejahatan mereka tidak terlacak. Selain dijanjikan bekerja di luar negeri, banyak juga gadis yang dijanjikan menikah dengan orang asing. Pada akhirnya, mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur atau pekerja paksa.

Pelaku yang telah tertangkap, kata Surjadi, belum tentu merupakan otak dari jaringan perdagangan manusia itu. Mereka umumnya hanyalah kaki tangan atau lapis ke sekian dari jaringan yang sangat rumit. Polisi sulit mengungkap karena jaringan mereka begitu rapi dan terorganisasi.

Khusus untuk kejahatan perdagangan manusia dengan kedok perkawinan, lebih sulit lagi diungkap. Selama ini lembaga pernikahan dianggap sebagai hal yang sakral dan tabu untuk dibicarakan kepada orang lain. Akibatnya, sulit menemukan bukti perdagangan perempuan lewat jalur pernikahan.

Buruh migran juga rawan menjadi korban perdagangan manusia. Sedikitnya 20 persen buruh migran terjebak dalam perdagangan manusia. Banyak dari mereka yang terpaksa lari karena tidak tahan disiksa.

Sumber: www.kompas.com/

Thursday, April 17, 2008

Kejahatan Perdagangan Manusia

Oleh
Made Darma Weda

Asisten Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan S Soedibio beberapa waktu yang lalu mengungkapkan bahwa kasus perdagangan dan eksploitasi seks terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan cukup drastis. Ia mengatakan kemiskinan menjadi faktor penyebab yang paling utama.
Ungkapan tersebut, kendati tidak disertai data yang akurat, menunjukkan bahwa perdagangan manusia merupakan ancaman yang sangat membahayakan orang-orang miskin.
Selain kemiskinan, mungkin masih terdapat faktor lainnya yang turut berperan atas terjadinya kejahatan itu. Namun apa pun yang menjadi faktor, yang jelas negara memiliki kewajiban sangat besar untuk melindungi warganya dari kemungkinan menjadi korban. Untuk itulah, rancangan undang-undang (RUU) yang melarang tindak pidana perdagangan orang harus benar-benar dikaji agar mudah untuk diimplementasikan.
Negara Indonesia memang belum memiliki UU khusus yang melarang dan memberi sanksi yang berat terhadap tindak pidana perdagangan manusia. Bersamaan dengan itu, beberapa kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia telah pula diungkap oleh aparat serta sebelumnya telah ada kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang divonis pengadilan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum.

Kejahatan perdagangan manusia memang menjadi perhatian masyarakat internasional. Hasil penelitian berkaitan dengan kejahatan ini menemukan tujuh hal yang penting diperhatikan (Harkristuti Harkrisnowo, 2003): pertama, sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh miliar dolar AS setiap tahun dari perdagangan perempuan yang berjumlah sekitar empat juta perempuan di dunia. Kedua, bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah yang bertujuan memperdagangkan seks.

Pengelabuan, Pemaksaan, Kekerasan

Ketiga setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk untuk memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang menarik di luar negeri. Keempat, melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari mereka dikirim ke Jerman, Swiss, Jepang, Makao, dan Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak.
Kelima, perdagangan perempuan terus berkembang karena pemerintah, pejabat, dan juga warga masyarakat enggan mengungkapkannya, sehingga menimbulkan impunity. Keenam, walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia selama-selamanya, ternyata angka sebenarnya mencapai ratusan ribu.
Yang menarik dari modus operandi perdagangan manusia adalah bahwa proses pengangkutan terhadap korban tidak selalu dilakukan secara ilegal. Bisa saja proses pengiriman dilakukan secara legal, tetapi tujuannya adalah untuk eksploitasi.

Dalam kepustakaan, terdapat perbedaan yang cukup tajam antara “trafficking in persons” dengan “smuggling”. “Smuggling” lebih menekankan pada pengiriman secara ilegal orang dari suatu negara ke negara lain, yang menghasilkan keuntungan bagi “smuggler”.
Dalam pengertian “smuggling” tidak terkandung adanya eksploitasi terhadap orang. Inti dari pengertian “smuggling” adalah adanya pengiriman orang-orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain. “Trafficking” memiliki target khusus, yaitu orang yang dikirim merupakan objek ekploitasi.
Dengan demikian, sejak awal telah terdapat keinginan untuk mengeksploitasi orang. Unsur “deception” (pengelabuan) dan “coercion” (pemaksaan/kekerasan) merupakan unsur yang esensial dalam “trafficking in persons”.
Berbagai perangkat internasional dilahirkan untuk melawan kejahatan perdagangan manusia. Salah satunya adalah Convention Against Transnational Organized Crime yang disepakati di Palermo pada tahun 2000. Beberapa kejahatan yang menjadi perhatian adalah kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang, human trafficking, narkotika, terorisme, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang terorganisasi.

“Lex Specialis”

Perdagangan manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, merupakan bisnis terbesar ketiga setelah “drug trafficking” dan “trafficking in weapons”. Ia menjadi bisnis yang menguntungkan, karena risiko rendah, bisa diperluas, dipakai atau dijual lagi. Yang sering menjadi sasaran kejahatan ini adalah daerah-daerah setelah terjadinya konflik, karena di daerah ini masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. “Bisnis” ini punya aneka tujuan. Salah satunya perbudakan.
Hukum Humaniter Internasional melarang segala bentuk perbudakan, dan mengualifikasikannya sebagai kejahatan internasional, selain kejahatan perang (war crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Maka menjadi penting bagi setiap negara untuk melakukan pelarangan dalam hukum nasionalnya, sekalipun dalam keadaan perang ataupun keadaan darurat.
International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia (ICTY) telah memutuskan bahwa “enslavement”, termasuk dalam pengertian “crimes against humanity”.

Demikian pula dalam International Criminal Court (ICC) Statute, “enslavenent” dan “sexual slavery” dinyatakan sebagai kejahatan. Sementara itu di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 297, dinyatakan “memperniagakan perempuan dan memperdagangkan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Namun ketentuan ini tidak memberikan batasan tujuan dari memperniagakan, apakah memperniagakan tersebut memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual atau untuk perbudakan.
Bagaimana pun, pasal KUHP ini merupakan ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menjaring para pelaku yang memperdagangkan manusia. Masih banyak pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam KUHP, yang dapat dikaitkan dengan perdagangan manusia.
RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sedang dibahas di DPR harus memiliki ketentuan yang bersifat khusus, agar dapat menjadi lex specialis. Sifat khusus RUU ini selain akan tampak dari rumusan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan manusia serta sanksi yang dikenakan terhadap para pelakunya, juga harus dapat melindungi para korban.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terhadap korban perdagangan manusia, yaitu: pertama: korban tindak perdagangan manusia harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Dalam hal ini, apapun peran korban, tidak mungkin korban dapat dikenakan sanksi pidana.
Kedua, harus terdapat mekanisme untuk mengembalikan korban ke daerah asal. Sering kali korban tidak memiliki biaya untuk pulang kembali ke daerah asalnya. Dalam hal ini, pemerintah harus memfasilitasi agar korban dapat pulang atas biaya Negara (pemerintah).
Ketiga, korban memiliki hak untuk memilih: apakah akan kembali ke daerah asalnya ataukah tetap bekerja di tempat yang diinginkan. Bentuk-bentuk perlindungan demikian ini harus tampak dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis adalah dosen pada program HAM (S2) Universitas Indonesia. Juga bekerja sebagai Tenaga Ahli Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI.

Copyright © Sinar Harapan 2003
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0701/22/opi01.html