Saturday, December 6, 2014

BNP2TKI Ingatkan TKI Hindari Bujukan Calo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk menempuh prosedur resmi dan menghindari bujuk rayu calo TKI. Mereka mengiming-imingi gaji besar lewat jalan pintas.

"Banyak calo mengiming-imingi calon TKI dengan janji yang tidak masuk akal, sering membuat orang tergiur berangkat ke luar negeri tanpa persiapan, akibatnya mereka menjadi korban trafficking atau perdagangan manusia," kata Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI Teguh Hendro Cahyono, saat Sosialisasi BNP2TKI "Bersama TKI Membangun Negeri" di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (15/11) malam.

Jatim Menjadi Kantung Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur diduga menjadi kantung perdagangan manusia untuk kebutuhan porstitusi dan tenaga kerja luar negeri ilegal. Selain biro jasa tenaga kerja Indonesia (TKI), saat ini banyak oknum pribadi yang menjalankan praktik perdagangan tersebut sebagai bisnis.

Deputi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Imiarti Fuad mengatakan, modus yang digunakan kini semakin canggih, termaksud pemanfaatan teknologi internet melalui media sosial. Peran itu pun banyak dilakoni oleh pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan.
“Banyak di antara pelakunya justru adalah orang dekat korban,” kata Imiarti pada Republika usai Sosialisasi Penanggulangan Perdangangan Manusia di Kampus B Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Kamis (17/10).

Friday, December 5, 2014

AS Tuduh Tiga Negara Bersekongkol Terkait Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh Rusia, Cina, dan Uzbekistan bersekongkol melakukan perdagangan manusia dan kerja paksa. Dikatakan juga akan adanya kemungkinan tiga negara itu menghadapi sanksi di tengah upaya Presiden Barack Obama untuk menjaga hubungan dengan masing-masing negara terkait isu strategis.

Tiga negara tersebut mendapatkan ranking yang rendah dalam laporan tahunan departemen luar negeri terkait perdagangan manusia. Mereka bergabung dengan 16 negara lain yang dikatakan AS gagal melawan atau malah melakukan perdagangan manusia yang diperkirakan memakan korban 27 juta orang.

Majelis Taklim Diberdayakan Cegah ‘Trafficking'

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Jabar, terus melakukan upaya untuk mencegah trafficking. Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah, memberdayakan majelis taklim untuk memberikan pemahaman tentang trafficking di masyarakat.

"Saya mau majelis taklim melakukan reformasi. Saya mau konselor trafficking mulai dari majelis taklim dulu," ujar Ketua P2TP2A, Netty Prastyani kepada wartawan, Kamis (18/4).

Menurut Netty, jumlah majelis taklim di Jabar banyak. Jadi, akan efektif kalau dijadikan sebagai konselor trafficking. Saat ada kasus trafficking, sebelum dilaporkan ke P2TP2A maka ditampung dulu oleh konselor.

Thursday, November 13, 2014

Perdagangan Manusia di Uni Eropa Kian Parah

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS - Ribuan orang menjadi korban perdagangan manusia setiap tahun di Uni Eropa. Namun, sebagian besar negara anggota UE gagal melaksanakan undang-undang baru, yang lebih ketat.

UU baru yang disepakati pada 2011, menjatuhkan hukuman lebih tinggi bagi pelaku dan membuat upaya penuntutan lintas batas dalam blok itu jauh lebih mudah serta memberikan perlindungan lebih baik kepada korban.
"Hanya enam negara di blok yang beranggotakan 27 negara tersebut yang telah menerapkan undang-undang baru itu sejauh ini," kata pejabat UE, seperti dinukil dari Reuters.

Cegah Perdagangan Anak, RT/RW Diminta Ikut Berperan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Upaya pencegahan kejahatan perdagangan anak bisa dilakukan melalui tingkatan rukun tetangga/rukun warga atau RT/RW. Imbauan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto.

Menurut Kak Seto, pengurus RT/RW dapat membentuk satgas perlindungan anak yang fokus melakukan tugas-tugas perlindungan di lingkungannya.
"Pemberdayaan RT/RW menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya menghadapi kejahatan perdagangan anak ini," kata Kak Seto melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (6/2).

AS: RI Sumber Utama Perdagangan Manusia

REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia dimasukkan ke dalam urutan atau lapis kedua dalam laporan tentang perdagangan orang yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika bulan lalu.

Ini berarti pemerintah Indonesia dianggap belum sepenuhnya mematuhi standar Undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia, tetapi melakukan berbagai upaya untuk mencapai standar itu.

Dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang Perdagangan Orang tahun 2011 yang dikeluarkan bulan lalu, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.